Indonesia Kembangkan Proyek Waste-to-Energy untuk Mendorong Ekonomi Sirkular dan Transisi Nol Emisi
- STIC CEGIR
- 5 Nov
- 2 menit membaca
Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pengelolaan sampah terpadu dengan pendekatan Waste to Energy (WtE) berbasis insinerator, sebagai solusi untuk mengatasi krisis sampah perkotaan sekaligus menghasilkan energi listrik terbarukan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa teknologi ini telah terbukti efektif di berbagai negara seperti Singapura dan kini mulai diterapkan di Indonesia, antara lain di Surabaya. Melalui sistem ini, 1.000 ton sampah per hari dapat menghasilkan sekitar 20 megawatt (MW) listrik, dan kapasitas tersebut dapat meningkat seiring volume sampah yang dikelola. Teknologi ini melibatkan tahapan mulai dari penerimaan dan penghancuran sampah, pembakaran pada suhu tinggi, hingga pemanfaatan uap panas untuk menggerakkan turbin listrik. Gas buang hasil pembakaran disaring agar memenuhi standar lingkungan, menjadikan metode ini sebagai solusi efisien dan ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah.
Sebagai bagian dari percepatan program ini, PT Danantara Investment Mangement akan meluncurkan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PSEL) pada akhir Oktober mendatang. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi di Wisma Danantara, Jakarta, CEO Danantara Rosan Roeslani menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 35 juta ton sampah per tahun, yang berkontribusi 2-3% terhadap emisi gas rumah kaca nasional. Melalui proyek ini, Danantara menargetkan penerapan sistem PSEL di 33 kota di Indonesia, dimulai dari Jakarta, Surabaya, dan Surakarta. Rosan menegaskan lima manfaat utama proyek ini: pengurangan emisi hingga 90%, peningkatan efisiensi lahan sebesar 90%, penyediaan energi bagi 20.000 rumah, serta peningkatan kualitas lingkungan dan pariwisata. Untuk mendukung pendanna proyek, Danantara meluncurkan Patriot Bonds senilai US$3,1 miliar (sekitar Rp50 triliun), yang akan dialokasikan bagi proyek-proyek strategis nasional termasuk pengelolaan sampah dan energi bersih. Pemerintah juga menyiapkan Peraturan Presiden baru untuk menggantikan tiga regulasi lama agar proses birokrasi menjadi lebih efisien dan mendorong percepatan investasi di sektor WtE.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan pembangunan fasilitas PSEL di 33 daerah di seluruh Indonesia. Tahap awal proyek akan difokuskan di enam wilayah prioritas — DKI Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Yogyakarta, dan Bali — yang dinilai paling siap secara infrastruktur. Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan lahan minimal lima hektare dengan akses air, listrik, dan jalan utama, serta memastikan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari untuk menjamin kelancaran operasional. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Kemendagri akan mendampingi pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif melalui Dirjen Administrasi Wilayah dan Dirjen Pembangunan Daerah.
Dalam skema baru ini, pemerintah menghapus mekanisme tipping fee, yaitu biaya pengelolaan sampah yang sebelumnya dibebankan kepada APBD. Seluruh pembiayaan operasional kini akan ditanggung oleh Danantara dan PLN, sehingga pemerintah daerah dapat fokus pada penyediaan lahan, pengangkutan sampah, dan koordinasi antarinstansi. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mempercepat pembangunan fasilitas WtE nasional, mengurangi beban fiskal daerah, dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien.
Sumber:
https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68db8a4848995/pengolahan-sampah-jadi-energi-bakal-hadir-di-jabotabek-daerah-lain-menyusul
https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/68db9c2a0336e/pemerintah-andalkan-insinerator-untuk-ubah-sampah-jadi-energi-listrik