News

Kementerian Lingkungan Hidup Taiwan (MOENV) baru-baru ini merilis rancangan pedoman “Prinsip Pengakuan untuk Industri dengan Risiko Kebocoran Karbon Tinggi”, yang mencantumkan 17 sektor, termasuk industri baja, semen, petrokimia, kaca, dan papan sirkuit cetak, sebagai sektor yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan biaya karbon secara signifikan. Mulai tahun 2026, perusahaan dalam sektor ini dapat menerima pembebasan hingga 80% dari biaya karbon, yang berarti hanya

Taiwan tengah mengalami lonjakan besar dalam permintaan akan tenaga kerja hijau. Laporan Tren Ketenagakerjaan Talenta Hijau Semester II 2025  dari Kementerian Lingkungan Hidup mengungkapkan bahwa kekurangan posisi pekerja hijau di Taiwan hampir mencapai 30.000 lowongan, empat kali lipat dibanding delapan tahun lalu. Posisi ini paling banyak dibutuhkan di sektor semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bioteknologi, dan teknik. Gaji bulanan median perkerjaan hi

Universitas Teknologi Nasional Formosa (NFU) baru-baru ini memulai uji coba ECOCO Smart Circular Economy System dan berhasil mengumpulkan 1.000 botol PET hanya dalam dua minggu. Inisiatif ini menunjukkan hasil nyata dalam mendorong daur ulang sumber daya di lingkungan kampus. Dalam “Pameran Universitas Aksi Berkelanjutan” yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Yunlin di NFU, ditampilkan berbagai inisiatif rendah karbon dan keberlanjutan, termasuk pelatihan inventaris

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan emisi gas rumah kaca di Taiwan, Kementerian Lingkungan akan memperluas kewajiban inventarisasi karbon mulai tahun 2026, yang mencakup sekitar 460 entitas dari berbagai sektor seperti jasa, transportasi, institusi kesehatan, dan perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan baru, entitas-entitas tersebut diwajibkan menyelesaikan dan mendaftarkan emisi gas rumah kaca tahun sebelumnya paling lambat setiap tanggal 30 April. Kementerian menekanka

Sumber: https://share.google/pHBv2zL00cHtc6YFL   Kementerian Lingkungan Hidup Taiwan (MOENV) telah merevisi peraturan pengendalian HCFC (hydrochlorofluorocarbon) guna semakin menyelaraskan kebijakan nasional dengan Protokol Montreal dan standar lingkungan internasional. HCFC diketahui sebagai zat perusak lapisan ozon, dan revisi ini mencerminkan komitmen aktif Taiwan dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap perlindungan lingkungan global. Salah satu poin penting dalam revis

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membuka peluang pendampingan ilmiah dan kemitraan riset dengan Tim Bobibos, yang telah mengembangkan bahan bakar alternatif dari olahan jerami. Produk Bobibos diklaim telah mencapai standar mendekati RON 98 dan telah diuji coba pada kendaraan roda dua dan empat. BRIN menilai bahwa jika jerami dapat langsung diolah menjadi bahan bakar seperti bensin tanpa melalui proses bioetanol, maka hal ini merupakan terobosan teknologi yang signifika

Kementerian ESDM mencatat bahwa hingga Oktober 2025, sebanyak 47 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia telah menerapkan teknologi co-firing biomassa, yaitu pencampuran biomassa seperti limbah kayu dan sawit ke dalam proses pembakaran batubara. Teknologi ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dan meningkatkan bauran energi terbarukan tanpa membangun pembangkit baru. Volume biomassa yang telah digunakan mencapai 1,8 juta ton, menghasilkan energi listrik sebesar

Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan 33 proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), yang menarik minat dari sejumlah vendor teknologi ternama asal Jepang, Eropa, dan Tiongkok. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa proses identifikasi mitra teknologi telah dilakukan untuk memastikan efisiensi pelaksanaan proyek. PT Danantara Investment Mangement akan membiayai proyek ini melalui dana Patriot Bond , sesuai arahan Presiden Prabowo. Proyek awal difokuska

Pemerintah Indonesia dan Inggris menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Balem, Brasil, untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim. MoU ini diteken oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan Secretary of State for Energy Security and Net Zero Ed Miliband dalam rangka COP30. Kolaborasi ini menegaskan komitmen kedua negara dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon yang adil dan tangguh. Ruang lingkup kerja sama mencakup mitigasi dan

Pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan kebocoran sampah plastik ke laut sebesar 70% pada tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018. Namun, hingga saat ini capaian pengurangan baru menyentuh angka 41,68%, menurut perhitungan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN-PSL). Peneliti BRIN, Muhammad Reza Cordova, menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi plastik pascapandemi—terutama karena lonjakan belanja daring dan kebutuhan kemasa