Industri Hijau Indonesia Hadapi Ketidaksesuaian Kebijakan, Diperlukan Koordinasi dan Strategi Industri Jangka Panjang
Pengembangan industri hijau Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kemajuan industri dan penyesuaian kebijakan pemerintah (policy mismatch), terutama dalam mendorong hilirisasi menuju produk bernilai tambah tinggi. Executive Director and Lead Economist Industrial Policy Lab Indonesia, Faris Abdurrachman, pada 25 September 2026 menjelaskan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel berhasil menarik investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan (smelter), tetapi belum diikuti strategi lanjutan yang memadai. Untuk memasuki tahap industrialisasi berikutnya, Indonesia membutuhkan penguasaan teknologi, pembiayaan berskala besar, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang memerlukan komitmen jangka panjang, dengan hasil investasi diperkirakan baru terlihat dalam 10-15 tahun. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan industri yang terintegrasi serta lembaga koordinator (orkestrator) dengan visi pembangunan 5-10 tahun, termasuk perencanaan kebutuhan tenaga ahli dan penyesuaian program Pendidikan tinggi untuk meningkatkan daya saing industri nasional.
Sementara itu, Policy Strategist Coordinator Yayasan Indonesia Cerah (CERAH), Naomi Devi Larasati, menyoroti bahwa lemahnya koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi hambatan utama pengembangan industri hijau, meskipun Indonesia memiliki sumber daya mineral dan potensi energi terbarukan yang besar. Banyaknya institusi dengan kewenangan berbeda menyebabkan pembagian tanggung jawab dan pelaksanaan kebijakan menjadi kurang efektif. Padahal, potensi energi surya, tenaga air, dan angin dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan energi rendah karbon dalam proses industrialisasi. Untuk mempercepat transformasi industri hijau, Indonesia perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan industri, energi, investasi, dan pendidikan, serta menetapkan arah pengembangan teknologi dan tenaga kerja secara berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah industri, memperkuat daya saing global, dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.
Referensi:
