WALHI Soroti Transisi Energi Palsu dan Ancaman Deforestasi di Indonesia
- 24 jam yang lalu
- 1 menit membaca
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa agenda transisi energi di Indonesia saat ini justru berpotensi melegalkan krisis iklim melalui deforestasi sistematis. Dalam momentum COP30 di Belém, Brasil, WALHI menegaskan bahwa ketergantungan transisi energi pada ekstraksi sumber daya alam, seperti bionergi biomassa, panas bumi, dan kendaraan listrik, telah mendorong pembukaan hutan skala besar. Laporan WALHI mencatat sekitar 26,68 juta hektare kawasan hutan berada di bawah tekanan izin industri ekstraktif, yang berpotensi melepaskan lebih dari 9 miliar ton CO2e jika dibuka. Kondisi ini dinilai sebagai bentuk greenwashing yang mengaburkan tanggung jawab sektor energi untuk menurunkan emisi secara langsung.
WALHI juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal sebagai aktor kunci penjaga iklim. Hingga kini, ratusan ribu hektare wilayah dikelola rakyat belum diakui secara hukum, padahal terbuki mampu menekan deforestasi dan menjaga keanekaragaman hayati. Selain itu, WALHI mengkritisi target bauran energi terbarukan dalan SNDC Indonesia yang dinilai kurang ambisius dan masih berparadigma pertumbuhan ekonomi. Tanpa koreksi kebijakan perizinan, penghentian deforestasi legal, serta penguatan peran rakyat, WALHI menilai kebijakan iklim nasional akan terus terjebak pada retorika da solusi palsu, alih-alih mendorong transisi energi yang adil, demokratis, dan selaras dengan target 1,5⁰C.
Sumber:
