Kota Probolinggo Jadi Percontohan Ekonomi Sirkular Indonesia-Jerman melalui Program InCircular
Kota Probolinggo terpilih sebagai salah satu dari lima daerah percontohan proyek Promoting a Circular Economy in Indonesia (InCircular), kerja sama teknis antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Republik Federal Jerman yang diimplementasikan bersama GIZ Indonesia dan ASEAN. Bersama Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Sidoarjo, Probolinggo akan mengembangkan model ekonomi sirkular yang disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan sampah masing-masing wilayah. Di antara lima daerah tersebut, Kota Probolinggo dinilai paling siap dengan tingkat pengelolaan sampah mencapai 77 persen dari sekitar 122 ton timbulan sampah per hari. Pengelolaan tersebut didukung berbagai program berbasis masyarakat, seperti satu RW satu bank sampah dan satu RW satu kendaraan roda tiga, keberadaan offtaker Refuse Derived Fuel (RDF), serta pembatasan penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan. Dengan karakter sebagai kota kecil pesisir, Probolinggo diharapkan menjadi model pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular yang dapat direplikasi di daerah lain.
Program InCircular dirancang untuk menghasilkan model ekonomi sirkular yang konkret dan terukur sesuai kondisi setiap daerah, sekaligus menjawab tantangan pengelolaan sampah di Jawa Timur yang mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, dengan hanya sekitar 25 persen yang dinilai telah dikelola secara optimal. Setiap wilayah percontohan menghadapi tantangan berbeda: Gresik berfokus pada sampah industri dan pemilahan dari sumber, Kota Malang pada penguatan bank sampah dan digitalisasi pengelolaan berbasis masyarakat, Kabupaten Malang pada pengolahan sampah organik melalui komposting dan ekonomi sirkular berbasis desa, sedangkan Sidoarjo menghadapi timbulan sampah lebih dari 1.200 ton per hari, yang didominasi sisa makanan dan plastik. Program yang menjadi bagian dari agenda Ekonomi Hijau dalam RPJMN 2025ā2029 ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sirkular tidak hanya bergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada pemilahan sampah dari sumber, penguatan kelembagaan dan pembiayaan, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra internasional.
Sumber:
