MPR Usulkan Kementerian Khusus untuk Percepat Transisi Energi dan Ekonomi Karbon
- 8 Jun
- 1 menit membaca
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengusulkan pembentukan lembaga atau kementerian khusus di tingkat kabinet untuk menangani isu transisi energi, krisis iklim, dan ekonomi karbon secara terintegrasi. Menurutnya, ketiga isu tersebut saling berkaitan dan tidak dapat ditangani secara terpisah oleh masing‑masing kementerian. Keberadaan otoritas khusus dinilai penting agar koordinasi lintas kementerian lebih efektif, sekaligus menjawab tuntutan global terhadap pembangunan berkelanjutan. Eddy menekankan bahwa Indonesia membutuhkan investasi energi bersih berkualitas sekitar US$19 miliar per tahun selama satu dekade ke depan guna mengoptimalkan potensi besar energi terbarukan seperti surya, angin, air, dan panas bumi.
Senada dengan itu, CEO Katadata Metta Dharmasaputra menilai transisi energi memerlukan perencanaan jangka panjang yang konsisten dan terkoordinasi secara nasional. Ia menyoroti perlunya lembaga yang kuat dan kredibel untuk menyusun grand plan transisi energi agar kebijakan tidak berubah setiap periode pemerintahan. Metta mencontohkan praktik Hong Kong Climate Action 2030+ sebagai model perencanaan iklim terpadu yang melibatkan seluruh ekosistem masyarakat. Ia juga mengingatkan agar Indonesia tetap realistis dalam menjaga ketahanan energi nasional, mengingat hingga 2050 energi fosil masih akan mendominasi bauran energi global, sehingga optimalisasi sumber energi domestik tetap menjadi kunci.
Sumber:
